Pancasila sebagai Ideologi Hukum dan Profetik

Absori, dkk, 2015, Hukum Profetik : Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik, Yogyakarta : Gentha Publishing.

Abdullah Saeed, 2015, Al-Qur’an Abad 21, Tafsir Kontekstual, Bandung : Mizan Pustaka.

Abdul Azis Thaba, 1996, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994), Jakarta : Gema Insani Press.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1998, Politik Hukum Indonesia, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Ade Komarudin, 2014, Politik Hukum Integratif UMKM : Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing, Jakarta : RMBooks.

Adi Sulistiyono, 2006, Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia, Surakarta : UNS Press.

Adnan Buyung Nasution, 1991, The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia : A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956 – 1959, Utrecht : Rijksuniversiteit, diterjemahkan oleh Sylvia Tiwon, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta : UI Press.

Ahmad Ali, 2012, Pancasila sebagai Ideologi Hukum Pembangunan, Varia Keadilan, Jakarta : Jurnal Mahkamah Agung,.

Ahmad Ali MD, 2013, Memaknai dan Menegaskan Pancasila sebagai Ideologi Hukum Indonesia, IKAHI, Varia Keadilan, Majalah Hukum Tahun XXVII, No. 331, Juni, Jakarta : Mahkamah Agung.

Ahmad Mansur Suryanegara, 2015, Api Sejarah : Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung : Penerbit Surya Dinasti.

_____________________, 2016, Api Sejarah : Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Bandung : Penerbit Surya Dinasti.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, Pokok-Pokok Persoalan, Filsafat Hukum Islam, Yogyakarta : UII Press.

Aidul Fitriciada Azhari, 2010, Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia, Surakarta : Jagad Abjad.

__________________, 2015, Perbandingan Ilmu Hukum Konstitusi, Bahan Perkuliahan, Surakarta : PDIH UMS.

_________________, 2014, Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945, Yogyakarta : Genta Publishing.

__________________, 2016, Komisi Yudisial dalam Konstitusi dan Ideologi, dalam Makalah Disampaikan Pada Acara Seminar Dan Lokakarya Nasional Penataan Kelembagaan Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Cisarua Bogor, 14 – 16 Oktober 2016.

___________________, 2017, Dekolonisasi dan Demokratisasi Dalam Konstitusionalisme Indonesia : Tafsir Poskolonial Terhadap Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945, dalam Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum UMS, Kamis, 23 Februari 2017.

Al Yasa Abubakar, 2016, Transpormasi Nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Bernegara, Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara Pancasila sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah, Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni.

Al – Amruzi, 2006, Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Khasanah, Volume V, Nomor 06 Novemver – Desember.

Al-Qur’an Karim, 2003, Terjemahan Al-Qur’an, Penerjemah Prof. H. Zaini Dahlan, Yogyakarta : UII Press,.

Al-Razi, Al-Fakhr, Mafatih Al-Ghaib, Al Tafsir Al-Kabir, tafsir

Al-Qur’an 3:159.

Ali Akbar, 2008, Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Jakarta : Penerbit Prenada Media Groub.

Amin Abdullah, 2002, Paradigma Alternatif Pengembangan Usul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer dalam Mazhab Yogya : Menggagas Mazhab Fiqh Kontemporer, Yogyakarta : Ar-Ruzh,.

Amdjat Al - Hafidh, 2014, Keistimewaan dan Peranan Al Asmaa-Ul Husna di Zaman Modern, Semarang : CV Sufijaya.

Anhar Gonggong, 2016, Pancasila : Dari Kelahiran Rumusan Konsep, Proses Menuju Dan Menjadi Dasar Negara, dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah, Yogyakarta : Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016 M.

______________, 2002, Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia, Yogyakarta : Ombak dan Media Presindo.

Andi Faisal Bakti, 2002, Islam and Indonesian Nation Formation, Tesis Master of Arts, the Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Canada.

Apeldorn, L.J, Van, 1986, Pengantar Ilmu Hukum, PT Pradnya Jakarta : Paramita.

Artidjo Alkostar, 2008, Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta : Vol. 15, No. 1.

______________, 2016, Hukum Bersukma Keadilan dan Berspirit Kerakyatan Dalam Pembangunan Negara, makalah dalam rapat kerja nasional Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhamamdiyah, di Universitas Ahmad Dahlan, 26-28 Agustus 2016.

Arif Budiman, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Arief Hidayat, 2016, Negara Hukum Indonesia dan Konstitusionalitas, dalam Makalah Disampaikan Pada Acara Seminar Dan Lokakarya Nasional Penataan Kelembagaan Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Cisarua Bogor, 14 – 16 Oktober 2016.

As’ad Said Ali, 2015, Negara Pancasila : Jalan Kemaslahatan Bangsa, Jakarta : LP3ES.

Barrington Moore, Jr, 1967, Social Origins of Dictatoship and Democracy : Lord and Peasant in the making of the Modern World, USA : Beacon Paperback.

Bakry, 1985, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Yogyakarta : BPFH UII.

Bernard L Tanya, dkk, 2010, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing.

______________, dkk, 2015, Pancasila Bingkai Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.

Beirne, Piers and Richard (ed), 1982, Marxism and Law, New York : John Wiley.

Cappelletti, Mauro, 1971, Judicial Review in the Contemporery World, New York : The Bobbs-Merrill.

Cahyo Budi Utomo, 1995, Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Semarang : IKIP Semarang Press.

Collins, Hugh, 1982, Marxism and Law, Oxford : Oxford University Press.

Choirul Anam, 2010, Pemikiran K.H. Achmad Siddiq tentang: Aqidah, Syari’ah dan Tasawuf, Khitthah NU 1926, Hubungan Agama dan Pancasila, Negara Kesatuan RI Bentuk Final, Watak Sosial Ahlussunnah, Seni dan Agama , Jakarta: PT. Duta Aksara Mulia, cet. II, 71.

David Bourchier, 2007, Pancasila Versi Orde Baru Dan Asal Muasal Negara Organis, Yogyakarta : Aditya Media.

Dahrendorf, Ralf, 1959, Class and Class Conflict in Industrial Society, Standford, Calif : Standford University Press.

Dahlan Thaib, 2001, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta : Rajawali Press

Darmodiharjo, 1984, Pancasila dalam beberapa perspektif, Jakarta : Aries Lima.

Dien Syamsuddin, 2016, Transpormasi Nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Bernegara, dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah, Yogyakarta : Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni.

Djarnawi Hadikusumo, 1979, Derita Pemimpin Riwayat Hidup Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo, Yogyakarta: Persatuan.

Edi Suharto, 2006, Peta dan Dinamika Welfare State Di Berbagai Negara, Makalah disampaikan pada Seminar, Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkeumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta : 25 Juli.

Endang Suherman, dkk, 2016, Peristiwa G30S/PKI 60 Hari Mengguncang Dunia, Mahasiswa Melawan Kiri, Jakarta : Dewan Pakar DPP Laskar Ampera Arief Rachman Hakim Angkatan 1966.

Endang Saifuddin Anshari, 1981, Piagam Jakarta dan Sejarah Konsesnsus Nasional Antara Nasionalis “Islami” dan Nasionalis “Sekular” Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959, Bandung : Pustaka Perpustakaan Salman ITB.

Fauzan, 2016, Dinamika Konstitusionalisme Dari Masa Ke Masa, Makalah Disampaikan Pada Acara Seminar Dan Lokakarya Nasional Penataan Kelembagaan Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Cisarua Bogor, 14 – 16 Oktober 2016.

Fuad Bawazier, 2017, Ekonomi Indonesia : Efesien Versus Keperpihakan, dalam materi dan makalah acara temu alumni Padepokan Budi Mulia, di Yogyakarta, 13 – 14 Mei 2017.

F. Budiman Hardiman, 2003, Malampaui Positivisme dan Modernitas : Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Franz Magnis Suseno, 1999, Pemikiran Karl marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Gramsci, Antonio, 1978, Selection from the Political Writing 1921-1926, London : Lawrence and Wishart.

Hassan Sadily, 1982, Ensiklopedia Indonesia, Jilid 1, Jakarta : Ichtiyar Baru – Van Vollenhoven.

Haedar Nashir, 2016, Pancasila sebagai model perilaku berbangsa dan bernegara, dalam ceramah Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah, Yogyakarta : Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016 M.

___________, dkk, 2014, Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna, Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

___________, 2015, Pancasila adalah Islami, Kolom Politik dan Hukum, Kompas, 25 November 2015.

Hajriyanto Yasin Thahari, 2016, Negara Pancasila sebagai Dar-Al-Ahdi dalam Perspektif Politik, makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Jakarta, di Universitas Muhamamdiyah Cirebon, 13 Juni 2016.

Hamid Attamimi, 1986, Pancasila Cita Hukum dalam kehidupan Hukum Bangsa Indonesia”, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, Pancasila sebagai Ideologi, Jakarta : BP7 Pusat.

______________, 1997, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Jakarta : UI Press.

H.A.M Effendi, 1995, Falsafah Negara Pancasila, Badan Penerbitan IAIN Walisongo, Semarang : Semarang Press bekerjasama dengan CV Cendekia.

Harun, 2012, Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif, Surakarta : UMS Press.

Harun, 2016, Simbolisasi Citizen Friendly Pada UU No. 30 Tahun 2014 Terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah Disampaikan Pada Acara Seminar Dan Lokakarya Nasional Penataan Kelembagaan Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Cisarua Bogor, 14 – 16 Oktober 2016.

Hans, Kelsen, 1945, General Theory of Law and State, New York : Russell and Russell.

Heddy Shri Ahimsa Putra, 2008, Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya : Sketsa beberapa episode, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya UGM, tanpa penerbit.

Heri Santoso, 2016, Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara, Problem dan Upaya Solusinya, dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah, Yogyakarta : Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni.

Hunt, Alan, 1993, Exploration Law and Society : Toward A Constitutive Theory of Law, The Ideology of Law, London : Routledgenewyork.

Huijbers, Theo, 1984, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta : Yayasan Kanisius.

Juhaya S. Praja, 2005, Aliran – Aliran Filsafat dan Etika, Jakarta : Prenada Media

Jerome Ravertez, 2014, Filsafat Ilmu, Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Sengekata Kewenangan Antar Lembaga Negara, Jakarta : Konstitusi Press.

_______________, 2010, Konstitusi Ekonomi, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

_______________, 2003, dan Musthafa Fakhri, Mahkamah Konstitusi : Kompilasi Ketentuan UUD, UU dan Peraturan Mahkamah Konstitusi di 78 Negara, Jakarta : PSHT-UI dan MK RI.

______________, 1990, Disertasi berjudul Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia : Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tigas Masa Demokrasi, 1945 – 1980-an, Jakarta : UI Press.

_________________, 1995, Pancasila, Ideologi dan Konstitusi, Jakarta : UI Press.

Kahin, George MC Turnan, 1995, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Bandung : Mizan.

Khudzaifah Dimyati, 2010, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990, Yogyakarta : Genta Publishing.

_________________, 2014, Pemikiran Hukum : Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.

_________________, dan Kelik Wardiono, 2014, Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum : Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen, Yogyakarta : Genta Publishing.

Ki Bagus Hadikusumo, 1945, Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin, Djokjakarta : Pustaka Rahayu.

Komarudin Hidayat, 2001, Islam Liberal di Indonesia dan Masa Depannya, Jakarta : Republika, 17-18 Juli.

Krisna Harahap, 2009, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5, Bandung : Grafitri.

Kaelan, 2002, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta : Penerbit Paradigma.

______, 2013, Aktualisasi Pancasila Sebagai Philosofiche Grondslag Antara Das Sein dan Das Sollen, Seminar Nasional, diselenggarakan Pusat Kajian Konstitusi FH UNDIP, Semarang, 29 Juni.

Kairys, David (ed), 1982, The Politics of Law : A Progressive Critique, New York : Pantheon Books.

Kelsen, Hans, 1945, General Theory of Law and State, New York : Russell and Russell.

___________, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State), Bandung : diterjemahkan Raisul Muttaqin, Nusamedia dan Nuansa.

Kelik Wardiono, 2012, Paradigma Profetik : Pembaharuan Basis Epsitemologi Ilmu Hukum di Indonesia, Proposal Disertasi, Surakarta : PPs PDIH UMS.

______________, 2015, Pure Theory of Law – Hans Kelsen : Sebuah Eksplanasi dari Perspektif basis Epistemologi, Prosiding, Surakarta : PPS UMS.

Kerlinger F. N, 1996, Asas – Asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (Tim), 1998, Konstitusi yang Ideal, suatu kajian kritis terhadap Konstitusi, makalah untuk lokakarya, Konstitusionalisme untuk Kedaulatan Rakyat, yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN), di Surabaya : tanggal 15-16 Oktober.

Kuntowijoyo, 2001, Muslim Tanpa Masjid, Bandung : Mizan.

__________, 1997, Identitas Politik Umat Islam, Bandung : Mizan.

__________, 2004, Islam sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi dan Etika, Jakarta : PT Mizan Publika.

__________, 2002, Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas: Esai-Esai Budaya dan Politik, Bandung : Mizan.

__________, 1991, Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi, Bandung : Mizan.

__________, 2002, Epistemologi dan Paradigma Ilmu – Ilmu Humaniora dalam Perspektif Pemikiran Islam, dalam Seminar dan Lokakarya IAIN, 18 September 2002.

Kusen, Albert WS, 2010, Neo Feodalisme, dalam Website : http://Neo-Feodalisme Dan Implikasi (diakses tanggal 20 September 2014).

Kwik Kian Gie, 2016, Arah Pembangunan Ekonomi Nasional : Pandangan Kritis Perpsektif Ideologi Kerakyatan, makalah dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan HAN Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Universitas Ahmad Dahlan, 23 – 25 Dzulqoidah 1437 H / 26 – 28 Agustus 2016.

Lukman Marcus, 2007, Penerapan Metode Stastitik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum, Pontianak : UNTAN Press.

Lloyd, Dennis, 1976, The Idea of Law, Harmondworth : Penguin Books.

Listiyono Santoso, dkk, 2007, Epistemologi Kiri, seri pemikiran tokoh, Yogyakarta : Ar Ruzz Media.

LTN PBNU, 2011, Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Hukum Islam; Keputusan Muktamar Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, Surabaya: Khalista, cet. I, 757

Marvin Perry, 1995, Humanities in The Western Tradition, United Kingdom : Cambridge University Press.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta : Balai Pustaka.

Muhammad Tahir Azhary, 1992, Model Negara Hukum di Dunia, Jakarta : Prenada Media.

Muhadjir Effendy, 2016, Kontestasi Tafsir Pancasila, Yogyakarta : Majalah Suara Muhamamdiyah Edisi No. 14, Tahun Ke-101, 16 – 31 Juli.

Mansour Fakih, 2003, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Insist Press.

Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

_________________, 2016, Dinamika Konstitusi Dari Masa Ke Masa, dalam Makalah Disampaikan Pada Acara Seminar Dan Lokakarya Nasional Penataan Kelembagaan Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah, Cisarua Bogor, 14 – 16 Oktober 2016.

Mochtar Kusumaatmadja, 1975, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad.

____________________, 1986, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung : Binacipta.

¬¬¬¬____________________, 1995, Pemantapan Cita Hukum dan Asas – Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan datang, Majalah Hukum Nasional, Edisi Khusus 1.

____________________, 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Bandung : Alumni.

Moh Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta : LP3ES.

_________________, 2001, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka Jakarta : LP3ES.

__________________, 2007, Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium ,FH UII, Yogyakarta : Vol.14, No. 1.

Ma’mur, 1995, Perbandingan Ideologi, (Tidak dipublikasikan).

Marthinus Mambaya, 2015, Kesesatan Peradilan : Perspektif Hukum dan Etika Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.

Manullang. E.F.M, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Mark, Karl, 1961, Capital : A Critique of Political Economic (Vol.II), Moscow : Foreign Languages Publishing House.

__________, 1867, Das Kapital : Kritik Der Politischen Oekonomie, Hamburg Verlag Van Otto Meissner, New York : L.W. Schmide, Barclay – Street, 24.

Miftahuddin, Salman Luthan, 1992, Politik Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta : UII Press.

Montgomery, W, Watt, 1977, Muhammad at Madina, Oxford, England : The Clarendon Press.

Morissan, 2009, Teori Komunikasi Organisasi. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Marsillam Simanjuntak, 1994, Pandangan Negara Integralistik. Sumber, Unsur, dan Riwatnya dalam Persiapan UUD 1945, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Mohammad A Syuropati, 2011, Teori Sastra Kotemporer dan 13 Tokohnya, Yogyakarta : In azna Books.

Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, Jakarta : Yayasan Penerbit Siguntang, cet.I.

________________, 1998, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

________________, 1922, Tanah Air, Jakarta : Balai Pustaka.

________________, 1928, Indonesia, Tumpah Darahku, Jakarta : Balai Pustaka.

________________, 1932, Kalau Dewa Tara Sudah Berkata, Jakarta : Balai Pustaka.

________________, 1934, Sastra Ken Arok dan Ken Dedes, Jakarta : Balai Pustaka.

________________, 1945, Sastra Sedjarah Peperangan Dipanegara, Jakarta : Balai Pustaka.

________________, 1945, Sastra Sedjarah Gadjah Mada, Jakarta : Balai Pustaka.

Muhammad Thalib dan Irfan S. Awwas (Editor), 1999, Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila : Menguak Tabir Pemikiran Politik Founding Father RI, Yogyakarta : Wihdah Press.

Mohammad Amien Rais, 2008, Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia, Yogyakarta : PPSK Press.

Muhammad A. Al-Buraey, 1986, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, Jakarta : CV. Rajawali.

Muntoha, 2008, Otonomi Daerah dan Perkembangan, Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta : Vol. 15, No. 2.

Murray P and Murray L, 1963, The Art of The Renaissance, London : Thomas and Hudson.

M.C. Ricklefs, 1981, A History of Modern Indonesia atau Sejarah Indonesia Modern, Penerjemah Drs. Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Moeljanto, 1993, Indonesia abad ke-20, Yogyakarta : Kanisius Press.

Naya Amin Zaini, 2016, Arah dan Orientasi Ideologi Pancasila dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, Proposal Disertasi, Surakarta : PDIH UMS.

Nurcholish Madjid, 2008, Islam, Doktrin dan Peradapan, Jakarta : Penerbitan Kerjasama Paramadina dan PT. Dian Rakyat.

Notonagoro, 1983, Dasar Falsafah Negara, Jakarta : PT Bina Aksara.

_________, 1975, Pancasila secara Ilmiah Populer, Jakarta : Pantjuran Tudjuh.

Notohamidjojo O, 1975, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Jakarta Pusat : BPK Gunung Mulia.

Nurhadiantomo, 2004, Hukum Reintegrasi Sosial, Konflik – Konflik Sosial Pri Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial, Surakarta : UMS Press.

Nurjaya, I.N, 2014, Collisions Between State Law And Folk Law Over Controlling And Managing The Commons Of Indonesia, Melaka : Jounal of Heritage, vol. 4.

Nuswardani, Hadin, Muhjad dan Nunuk, 2012, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, Yogyakarta : Genta Publishing.

Oetojo Oesman dan Alfian (Penyunting), 1992, Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Jakarta : BP-7 Pusat.

Otje Salman Soemadiningrat dan Eddy Damian (Ed), 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LLM, Bandung : PT. Alumni.

_______________________, 2009, Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah, Bandung : Refika Aditama.

Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung : Alumni.

Parakitri Tahi Simbolon, 2006, Menjadi Indonesia, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Peter L Berger, 1969, The Secred canopy : Elements of a Sociological Theory of Religion Garden City, New York : Doubleday and Company, inc.

Prasetyo Halim, dan Abdul, 2007, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Peursen, C.A. Van, 1989, Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu, (terjemahan J. Drost), PT. Gramedia, Jakarta.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009 – 2014, 2013Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta : Sekretariatan Jenderal MPR RI.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015, Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, Makassar : Muktamar Muhammadiyah Ke-47.

Poespowardojo, 1991, Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Jakarta : BP7.

Qutb, Sayyid, Fi Zhilal Qur’an, Tafsir Al-Qur’an 3:159

Qurtubi, Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an, tafsir Al-Qur’an Karim.

Rahman, Fazlur, 1982, Islam and Modernity, Transpormation of an Intelectual Tradition, Chicago : University of Chicago Press,.

______________, 1984, Islam dan Modernitas, Tentang Transpormasi Intelektual, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka.

_____________, Islam, 1992, Terjemahan Senoaji Saleh, Jakarta : Bumi Aksara.

_____________, 1993, Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam, Terjemahan Taufiq Adnan Amal, Bandung : Mizan.

Revrison Baswir, 2016, Ekonomi Karakyatan (Economic Democracy), makalah dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan HAN Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Universitas Ahmad Dahlan, 23 – 25 Dzulqoidah 1437 H / 26 – 28 Agustus 2016.

Ritzer, George, 1975, Sociology : A Multiple Paradigm Science, dalam Jurnal The American Sociologist, No. 10.

Rickelfs, 1991, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Robinson, Richard, 1986, Indonesian : The Rice of Capital, North Sydney : Allen & Unwin Pty Ltd.

Salman Luthan, Hubungan Hukum dan Kekuasaan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta : Vol. 14, No. 2, 2007.

Syamsun Ni’am, The Wisdom of KH Achmad Siddiq, Membumikan Tasawuf, (Surabaya, Erlangga, tt),

Sidi Gazalba, 2002, Sistematika Filsafat, Buku Keempat Pengantar Kepada Teori Nilai, Jakarta : Bulan Bintang.

Syamsul Hidayat, dkk, 2012, Study Kemuhammadiyahan, Surakarta : LPID - UMS, Cet IV.

Solly M Lubis, 1997, Pembahasan UUD 1945, Bandung : Alumni.

Satjipto Raharjo, 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.

____________, 2008, Lapisan – Lapisan Dalam Studi Hukum, Malang : Bayumedia Publishing.

Satjipto Raharjo, 1974, Beberapa Segi dari Studi Hukum dan Masyarakat, Jakarta : Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center).

_______________, 1983, Beberapa Catatan Mengenai Pengembangan Konsep dan Kerangka Teoritik Hukum, dalam, Masalah – Masalah Hukum, Semarang : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 6.

Salim, 2006, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta : Tiara Wacana.

Sinsa, Surya Prakash, 1993, Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell, Minessota : West Publishing Co.

Shidarta, 2012, Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan Dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosa Awal) dalam Mochtar Kusuma-Atmadja, Eksistensi dan Implikasi, Jakarta : Epistema Institute – HuMa.

Samford, Charles, 1989, The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory, New York, USA : Basil Blackwell Ltd 108, Cowley Road, Oxford, OX4 1JF, UK.

Sri Soeprapto, 1990, Konsep Notonagoro Tentang Etika Pancasila, Laporan Penelitian, Yogyakarta : UGM Press.

Soesilo Prayogo, 2007, Kamus Hukum Internasional dan Nasional, Jakarta : Wacana Intelektual.

Sudarnoto Abdul Hakim, 2004, Islam dan Sastra Politik di Indonesia, Jakarta: International Institute for Islam and Civilization Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarifhidayatullah Jakarta.

Strong, CF, 1952, Modern Political Constitutions, an Introduction to the Comparative Study of their history and Existing form, London : Sidgwick & Jackson Ltd.

Soekarno, 1965, Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta : Yayasan Bung Karno.

_______, 1959, Res Publica Sekali Lagi Res Publica, Penerbitan Khusus No. 51, Jakarta : Kementerian Penerangan.

_______, 1965, Penemuan Kembali Revolusi Kita : Amanat Presiden Soekarno Pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1959 di Jakarta, dalam Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta : Yayasan Bung Karno.

________, 1958, Pantja-Sila sebagai Dasar Negara, Jilid 1-4, Jakarta : Kementerian Penerangan RI.

Suteki, 2011, Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Raharjo, dalam Satjipto Raharjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Jakarta : Epistema Institute dan HuMa.

Selznick, Philippe Nonet & Philip, 1978, Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law, London : Harper and Row Publisher.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2000, Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia pada Era Pascakolonial, Makalah diskusi mengenai “Persiapan Menyelenggarakan Pendidikan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Brawijaya, Surabaya : Sabtu 25 Agustus.

_______________________, 2012, Mochtar Kusuma-Atmadja, Manusia Yang Pernah Saya Kenal dan Pemikirannya, dalam Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Jakarta : Epistema Institute dan HuMa.

Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliah Uswah (Surabaya: Khalista, 2010), cet. III, I/176.

Syaiful Bakhri, 2016, Bingkai Ekonomi Konstitusi Dalam Konstitusi Ekonomi Indonesia, dalam makalah Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Universitas Ahmad Dahlan 23 -25 Dzulqoidah 1437 H / 26 – 28 Agustus 2016.

S.M. Rasjid, 1982, Di Sekitar PDRI ( Pemerintah Darurat Republik Indonesia ), Jakarta : Bulan Bintang.

Taufik Abdullah, 2003, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Faktaneka dan Indeks, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Theo Huijbers, 1984, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta : Yayasan Kanisius.

Turiman Fachturahman Nur, 2010, Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma “Thawaf” : Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi (Grounded Theory Meng-Indonesia), Makalah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang : Januari 2010.

Tukiran Taniredja, 2011, dkk, (Tim Penulis Pendidikan Pancasila), Paradigma Baru Pendidikan Pancasila, Bandung : Alfabeta.

Thabari, Tafsir Jami’al Bayan, Tafsir Al-Qur’an 3 : 159

Thomas W. Arnold, 1979, Sejarah Dakwah Islam, The Preaching of Islam, Penerjemah Nawawi Rambe, Jakarta : Widjaya.

Thomson, Brian, 1997, Textbook on Constitutional And Administrative Law, Edisi ke 3, London : Blackstone Press Ltd.

Widayati, 2015, Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing.

Wheare, KC, 1951, Modern Constitutions, London : Oxford University Press.

Weber, Max, 1958, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme, New York.

Widodo Ekatjahjana, dkk, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Website Kementerian Agama Republik Indonesia http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/ki-bagus-hadikusumo-penggagas-landasan-ketuhanan-#sthash.c5D3jhAe.dpuf (diunduh 14 September 2016).

Yudi Latif, 2016, Transpormasi Nilai Musyawarah, Kerakyatan dan Keadilan Sosial dalam Bernegara, dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara Pancasila sebagai Darul Al-Ahdi Wa Al-Syahadah, Yogyakarta : Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, 4-6 Ramadhan 1437 H / 9-11 Juni 2016 M.

Zamakhshari, Tafsir Al-Kasysyaf, Tafsir Al-Qur’an 3;159

Zainatul A Zainol, 2014, Pertanika Journal Of Social Sciences & Humanities, A Scientific jounal published by Universiti Putra Malaysia Press, vol. 22 (S) Jan.

Peraturan Hukum Fase Transisi Kemerdekaan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949).

Risalah Sidang Pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945, Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli s/d 17 Juli 1945, Rumusan Panitia Kecil (PPKI) pada tanggal 22 Juli 1945, Putusan Panitia Kecil (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Undang – Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

Peraturan Hukum Fase Transisi Awal Orde baru

Keputusan Presiden Nomor : 150 Tahun 1959 tentang Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang – Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, Tahun 1959)

Ketetapan MPR RI Nomor : XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno

Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis – Garis Besar dari pada Haluan Negara

Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia / Pemimpin Besar Revolusi / Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Ketetapan MPRS Nomor VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip – Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan .

Ketetapan MPRS Nomor XVI/MPRS/1966 tentang Pengertian Mandataris MPR

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme / Marxisme-Leninisme

Ketetapan MPRS RI Nomor : XIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor : IX/MPRS/1966

Peraturan Hukum Fase Transisi Reformasi

Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara

Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR

Ketetapan MPR RI Nomor : VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor : IV / MPR / 1983 tentang Referendum

Ketetapan MPR RI Nomor : VIII/MPR/1998 tentang Referendum

Ketetapan MPR RI Nomor : XIII/MPR/1998 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris MPR dalam pensuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila

Ketetapan MPR RI Nomor : XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Ketetapan MPR RI Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR RI Nomor : XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang – Undangan.

Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam satu naskah dari amandemen I, II, III, IV.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen Ke-1

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen Ke-2

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen Ke-3

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Amandemen Ke-4

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA)

Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.