Polemik Keputusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional Versus RUU MK

Buku ini mengupas secara kritis polemik yang muncul pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara pemilu daerah dan pemilu nasional. Putusan tersebut menimbulkan beragam konsekuensi politik, hukum, hingga teknis penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Perdebatan semakin tajam ketika wacana revisi RUU Mahkamah Konstitusi (RUU MK) turut mengemuka, sehingga menimbulkan pertanyaan fundamental tentang arah reformasi demokrasi dan independensi lembaga peradilan konstitusional. Melalui analisis mendalam, buku ini membandingkan implikasi putusan MK dan dinamika legislasi RUU MK, termasuk dampaknya terhadap representasi politik, efektivitas pemerintahan, serta kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan pendekatan akademis dan argumentasi berbasis data, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, politisi, dan masyarakat luas yang ingin memahami persimpangan jalan antara putusan yudisial dan kebijakan legislasi dalam perjalanan demokrasi Indonesia.